Kabar Politik

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima

(dpr.go.id)

Jakarta, (tvOne)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan BUMN, Aria Bima, mengatakan Komisi VI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan ('stake-holder') terkait masalah mobil nasional.

"Dalam kesempatan pertama, komisi kami mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh 'stake-holder' yang terkait dengan program mobil nasional (Mobnas), khususnya menyangkut produk 'Esemka'," katanya kepada ANTARA Riau, melalui jejaring komunikasi, Minggu.

Ia menambahkan, RDP itu diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program Mobnas, sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil 'Esemka' yang menyedot perhatian publik sekarang ini.

"Fenomena heboh mobil 'Esemka' menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobil nasional sebagai salah satu kebanggaan nasional ('national-pride')," kata Aria Bima.

RDP Komisi VI DPR RI, menurutnya, antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.

Selain itu, lanjutnya, diundang pula pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Walikota Solo Joko Widodo, dan akademisi.

Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah.

"Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama," ujarnya.

Seperti diketahui, demikian Aria Bima, PT INKA berhasil membuat prototipe mobil nasional jenis 'MPV' dan 'pick-up' yang diberi nama 'Gulirkan Energi Alternatif' atau GEA.

"Gea yang berjenis 'city car' ini berkapasitas mesin 650 cc dan kecepatan maksimal 85 km per jam," ujarnya.

Dikatakannya, Gea lalu dikembangkan menjadi mobil toko (Moko) oleh Universitas Hasanuddin dan PT INKA, atas permintaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Ketiga tipe 'Moko' yang diberi nama N1, Rinra, dan Tetta tersebut diluncurkan pada puncak hari jadi ke-342 Provinsi Sulsel, 19 Oktober 2011," katanya.

Sementara Walikota Solo, Joko Widodo, menurutnya, melalui Pusat Pelatihan, Pendidikan Teknologi dan Industri Solo 'Technopark', sukses memfasilitasi siswa-siswa SMK di daerahnya untuk memproduksi mobil Kiat-Esemka.

Sedangkan LIPI, lanjutnya, berhasil mengembangkan prototipe mobil hibrid, yang mengombinasikan pemakaian bahan bakar minyak dan listrik.

"Baik publik di Sulawesi Selatan maupun Solo antusias mendorong pemerintah daerahnya untuk memproduksi mobil nasional secara massal di wilayah masing-masing," paparnya.

Ia mengatakan pula, tak masalah produksi mobil nasional didesentralisasikan ke daerah-daerah, sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Namun pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. Pusat harus tetap menjalankan fungsi koordinasi, agar ada sinergi. Terlebih industri mobil ini selain padat teknologi, juga padat modal, tegas Aria Bima. (Ant)